Binance sepakat membayar US$4,3 miliar untuk menyelesaikan kasus pidana di AS pada 2023. Kurang dari tiga tahun kemudian, jaksa federal kini memeriksa apakah exchange aset kripto terbesar di dunia ini melanggar kesepakatan tersebut.
Tysen Duva, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman AS, mengonfirmasi kepada Bloomberg pada 9 Oktober bahwa pihak berwenang sedang meninjau kepatuhan Binance.
Tiga Perkembangan yang Memunculkan Pertanyaan
Kekhawatiran pertama berkaitan dengan dugaan jaringan pembayaran Iran. The Wall Street Journal melaporkan bahwa akun-akun yang terhubung dengan finansier Babak Zanjani memproses sekitar US$850 juta melalui Binance.
Penyelidikan terbarunya menggambarkan seorang pelanggan VIP dengan aktivitas perdagangan mencurigakan yang menarik perhatian otoritas AS dan Swiss. Binance menyatakan telah menutup akun-akun tersebut.
Lalu muncul kasus penyitaan senilai US$61 juta yang diajukan pada September. Jaksa menuduh dua perusahaan Cina, Blessed Trust dan Hexa Whale, menggunakan akun Binance untuk mencuci uang hasil penjualan minyak Iran.
Jaringan yang lebih luas diduga memindahkan lebih dari US$1,5 miliar. Binance mengatakan telah menyelidiki dan menonaktifkan kedua perusahaan tersebut.
Perkembangan ketiga menyangkut respons Binance terhadap dugaan pelanggaran sanksi.
Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa jaksa tengah memeriksa apakah exchange ini dengan sengaja memperbolehkan perdagangan terlarang. Penyelidikan yang lebih luas ini bersinggungan dengan dua kasus sebelumnya.
DOJ belum menyebutkan kejadian apa saja, jika ada, yang termasuk dalam tinjauan kesepakatan mereka. Tidak ada tuduhan pelanggaran yang diajukan terhadap Binance maupun karyawannya dalam gugatan penyitaan tersebut.
Apa yang Terjadi Ketika Perusahaan Lain Melanggar Kesepakatan AS?
- Pada 2023, Ericsson mengakui telah melanggar perjanjian penuntutan yang ditunda. Perusahaan telekomunikasi itu mengaku bersalah dan membayar lagi sebesar US$206,7 juta. Masa kerja pengawas kepatuhannya pun diperpanjang.
- Standard Chartered mendapat sanksi tambahan di tahun 2019. Bank ini setuju membayar lebih dari US$1 miliar penalti global atas pelanggaran sanksi Iran di masa lalu, serta perpanjangan perjanjian penuntutannya.
- Lalu ada kasus Boeing. DOJ menemukan pada 2024 bahwa produsen pesawat tersebut melanggar kesepakatan mereka. Tapi pada akhirnya, Boeing mendapat perjanjian non-penuntutan baru. Tuduhan pidana terhadapnya dibatalkan pada 2025.
Perbandingan ini tentu ada batasnya. Binance sudah mengakui kesalahannya pada 2023; sementara kasus lain masih berupa perjanjian penuntutan yang ditunda.
Berapa Kemungkinan Akan Ada Sanksi Besar Lagi?
Kasus-kasus sebelumnya menunjukkan ada beberapa kemungkinan hasil, mulai dari pengawasan kepatuhan yang lebih ketat, denda tambahan, atau proses pidana baru.
Penyelesaian melalui negosiasi nampaknya lebih masuk akal daripada langkah tegas langsung terhadap operasional Binance. Jaksa akan punya alasan kuat menggugat pidana jika ada bukti pelanggaran sanksi atau upaya menyembunyikan sesuatu secara sengaja.
Tidak ada dasar statistik yang solid untuk memperkirakan peluang secara persentase dari beberapa kasus ini.
Pertanyaan penentunya sederhana: Apa yang Binance ketahui soal aktivitas mencurigakan tersebut, dan seberapa cepat mereka bertindak?
